Serang – Komitmen Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mewujudkan pendidikan berkualitas di Banten, semakin jelas dan tegas. Pasca-menetapkan anggaran Rp 1 triliun lebih di APBD 2018 untuk pendidikan, WH bahkan mengaku ikhlas jika darurat menggelontorkan uang gajinya, demi memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan. Bagi WH, peningkatan mutu pendidikan di Banten, nomor wahid. Infrastruktur pendidikan, pelatihan kompetensi guru, hingga kesejahteraan mereka, harus segera terjawab mulai 2018 mendatang.
Melalui APBD Banten 2018, peningkatan mutu pendidikan mulai diwujudkan. Pemprov Banten berencana membangun 668 ruang kelas baru untuk tingkat SMA negeri dan SMP negeri, termasuk pembangunan 11 unit gedung sekolah baru dan biaya pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan 44 unit sekolah baru. Anggaran satu triliun lebih untuk perbaikan bidang pendidikan itu akan dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Banten.
Pemprov juga, telah mengalokasi anggaran Rp 156,9 miliar untuk bantuan hibah BOSDA siswa SMA/SMK. Tidak kurang 900 ribu siswa akan memperoleh bantuan masing-masing Rp 650 ribu. Rinciannya untuk siswa SMA sebanyak 790.528 orang dan SMK sebanyak 112.512 orang tersebar di 8 wilayah yakni Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak.
Tidak ketinggalan tingkat kesejahteraan guru, baik yang pegawai negeri maupun honorer juga tidak lepas dari perhatian WH. Insentif, sertifikasi dan bentuk kesejahteraan lain akan diberikan dalam tahun anggaran 2018. Dengan demikian, guru SMA/SMK di Provinsi Banten, bisa sejahtera dan terus bersemangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. “Untuk peningkatan kualitas pendidikan, berapa pun kebutuhan dana akan dipenuhi. Namun dengan catatan jangan sampai dikorupsi,” ingat WH.
Sebagai pemimpin berpengalaman, WH, menyadari benar anggaran yang ditetapkan belum dapat mengcover keseluruhan kebutuhan pendidikan di Banten. Belum lagi, ia mengaku Pemprov perlu mempertimbangkan beratnya beban kabupaten/kota yang harus mengcover infrastruktur pendidikan di wilayahnya masing-masing.
“Tapi demi majunya pendidikan di Banten, apapun akan kita lakukan. Jika kondisi darurat, saya relakan gaji saya untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan yang urgen namun tidak tercover. Sikap ini pernah saya lakukan ketika menjadi walikota Tangerang,” tegas WH, Minggu (10/12/2017).
WH, merasa prihatin dengan masih banyaknya bangunan sekolah yang tidak layak. Dia bertekad 1.000 sekolah akan dibangun.
Selain mengenai infrastruktur pendidikan yang sudah tercantum dalam mata anggaran APBD 2018, Guru yang merupakan salah satu instrumen penting dalam dunia pendidikan, tak luput dari perhatian. WH memahami benar, merekalah sejatinya ujung tombak kemajuan pendidikan. Guru, SDM yang dituntut memiliki banyak pengetahuan dan kemampuan terutama dalam bidangnya, dan secara kontinyu wajib mengembangkan dirinya seiring perkembangan iptek.
Karena itu, Pemprov Banten, memberikan pembinaan keterampilan dan kemampuan guru atau tenaga kependidikan dalam mengelola pendidikan. Di Banten, pembinaan guru dan tenaga pengelola satuan pendidikan menjadi bagian program prioritas yang kini tengah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
Banyak program yang digelontorkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Ada sekitar tujuh kegiatan pelatihan dan workshop yang dikhususkan bagi guru-guru tingkat SMA dan SMK dinaungi Dindikbud Provinsi Banten.
Program-program peningkatan kualitas tersebut diantaranya adalah pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) jenjang SMK dan pembekalan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang SMK ke tingkat nasional.
Selain itu, beberapa guru SMK juga diberikan pendidikan dan pelatihan guru produktif jenjang SMK tahun 2017 serta Diklat manajemen pengelolaan laboratorium sekolah jenjang SMK.
Tak hanya untuk guru atau tenaga kependidikan, Dindikbud Banten juga memberikan pelatihan dan pendidikan bagi kepala sekolah dan tenaga pendukung kependidikan lainnya seperti pengawas dan tenaga administrasi sekolah.
Selanjutnya, soal kesejahteraan. Sejak awal, kesejahteraan guru jadi sorotan Gubernur WH. Semua kepala daerah, menurut dia seharusnya berupaya meningkatkan kesejahteraan guru setiap tahunnya, dan mengawal tercapainya kesejahteraan tersebut.
“Mereka (guru, red), harus dihargai dan diapresiasi penuh sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Perannya amat besar dalam menjaga keutuhan moral,” ungkap WH.
Konsepsi WH dengan gayanya yang khas guna mewujudkan perubahan besar di bidang pendidikan itu, sebelumnya memang telah teruji. Ia telah membuktikannya saat menjabat walikota Tangerang selama dua periode, yakni pada 2003-2013. Saat itu, WH mampu menciptakan sejumlah regulasi di dunia pendidikan. Sehingga APBD Kota Tangerang mengalir deras demi peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus peningkatan kesejahteraan para gurunya.
“Hingga saat ini, kesejahteraan guru di Kota Tangerang lebih unggul dibanding tujuh kabupaten/kota lainnya di Banten. Dan tidak bisa dibohongi kalau itu diciptakan di masa kepemimpinan WH,” ungkap sejumlah guru di Kota Tangerang, saat diwawancarai terpisah, Sabtu (9/12) kemarin.
Mereka mengagumi, Pemprov Banten kali ini sudah tidak bisa main-main dengan dunia pendidikan. Karena kini sudah bertanggung jawab langsung untuk jenjang SMA/SMK. Tanpa tata kelola yang baik diimbangi kekuatan anggaran, maka kualitas pendidikan tingkat SMA/SMK terancam.
“Dengan sentuhan Pak WH, kami sangat yakin semua bisa terwujud, sebab kami mengalami nya di sini (Kota Tangerang, red),” tandas mereka. (red/wb)
